Refleksi Akhir Tahun dan Harapan dari Bilik OmnibuslawAji Fajar Kurniawan, Tokoh Pemuda: foto istimewa.

HomeOPINI

Refleksi Akhir Tahun dan Harapan dari Bilik Omnibuslaw

Refleksi tahun 2020, Indonesia mengalami banyak kejadian luar biasa; mulai dari pembatasan sosial berskala besar yang diakibatkan corona virus disease 2019 (covid19), kontroversi omnibus law UU cipta kerja, hingga polemik dinasti politik saat Pilkada.

Peringati HPN, Ketua PWI Metro: Jaga Profesionalitas dan Marwah Organisasi
Azis Syamsuddin Kutuk Peristiwa Penikaman Syekh Ali Jaber
Biadab! Syekh Ali Jaber Ditikam saat Mengisi Pengajian

Refleksi tahun 2020, Indonesia mengalami banyak kejadian luar biasa; mulai dari pembatasan sosial berskala besar yang diakibatkan corona virus disease 2019 (covid19), kontroversi omnibus law UU cipta kerja, hingga polemik dinasti politik saat Pilkada.

Dari sekian banyak topik yang bisa dibahas, perlu diketahui bahwa penulis tidak memiliki latar belakang pemahaman tentang kesehatan atau orang yang paham politik (takut dianggap hate speech). Penulis hanya seorang aktivis milenial yang kesehariannya bekerja serabutan untuk bisa menghasilkan manfaat untuk orang banyak. Jadi penulis lebih tertarik menulis tentang kontroversi omnibus law yang pada bulan Oktober 2020 lalu banyak mendapat kritik dan pertentangan dari kalangan aktivis dan buruh yang sama-sama menyerukan agar dibatalkannya Omnibus law UU cipta kerja. Mulai dari demonstrasi sampai di Sosmed kita perang infomasi. Dalam kekacauan pada saat itu, pastinya orang-orang awam bertanya apa tujuan pemerintah sebenarnya dan kenapa pemerintah tetap kekeh menerapkan UU Ciptaker?

Pertanyaan di atas sebelumnya telah dijawab oleh Mentri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartanto, bahwa tujuan pemerintah mengesahkan UU ini diantaranya bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berpenghasilan tinggi, agar Indonesia terhindar dari jebakan penghasilan menengah (midle income trap). Karena menurut World Bank, kekayaan negara dibagi menjadi 4 level, dimana level pertama di isi oleh negara yang memiliki GNI (Gross National Income) dibawah 1000 USD, level dua 1000-4000 USD, level ketiga 4000-12000 USD dan yang terakhir level empat di atas 12000 USD. Kemudian Indonesia baru saja naik dari level 2 ke level tiga pada tahun 2019 lalu. Menurut teori untuk naik ke level empat itu sangat sulit sekali, dikarenakan ada fenomena ekonomi yang disebut Midle Income Trap, maka dari itu banyak perdebatan terjadi terkait bagaimana negara bisa menjadi maju, kalau kita perhatikan kemajuan sebuah daerah itu ada polanya.

Menurut penulis, untuk menjadi sebuah negara maju itu memiliki pola unik seperti negara-negara di kawasan Eropa, dimana pada fase awal masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dengan bertani, lalu setelah kebutuhan pertanian dapat dipenuhi secara tradisional, maka kebutuhan pertanian selanjutnya bisa dipenuhi oleh teknologi dan dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian tersebut, maka akan mempengaruhi fase berikutnya, yaitu kemajuan di bidang industri, seperti; industri alat dapur untuk mengolah pertanian, industri mobil untuk mengangkut bahan pertanian sampai mempengaruhi industri kosmetik dan hingga di fase akhir teknologi otomasi merambah ke pabrik sehingga yang tadinya banyak masyarakat bekerja sebagai buruh pada masa itu, bisa lebih fokus untuk mengembangkan SDM di sektor jasa seperti rumah sakit, bank dan universitas .

Lalu, dari penjelasan diatas posisi Indonesia ada dimana? Sebenarnya posisi Indonesia ada di fase akhir transformasi dari industri ke sektor jasa, karena menurut World Bank, dalam 10 tahun terakhir pekerja Indonesia cukup berkembang dari sektor pertanian ke manufaktur sampai ke jasa. Kalau kita lihat sejarah negara berkembang bisa meningkatkan level GNI mereka dari level satu ke dua itu karena negara maju memberikan investasi ke negara berkembang, lalu memperkerjakan pekerja di negara itu yang membuat meningkatnya kesejahteraan pekerja dan berimbas pada majunya perekonomian lokal yang menyebabkan inflasi. Sehingga kebutuhan pun ikut meninggkat, mungkin majunya perekonomian lokal terdengar baik, tapi dengan meningkatnya perekonomian lokal tersebut maka lahirlah polemik yang biasa terjadi di negara berkembang terkait kesejahteraan pekerja. Hal ini selalu saja terjadi di setiap negara berkembang yang akan naik level GNI ke level 4 atau Midle Trap Income.

Contoh negara yang mengalami Midle Trap Income itu seperti Brazil dan Afrika Selatan, dimana peningkatan upah tidak dibarengi dengan peningkatan skill, sehingga investor lebih memilih pekerja dari negara lain yang lebih ‘murah’. Hal itu menyebabkan boomerang ke negara itu sendiri dengan meledaknya pengangguran yang disebabkan pindahnya perusahaan besar ke negara lain, negara tidak bisa memberikan kesejahteran kepada korban PHK dan pengangguran yang ada di negaranya. Setelah itu semua terjadi, ekonomi menjadi lesu dan sulit untuk meningkatkan pendapatan yang berimbas negara tidak bisa naik level empat GNI dan terjebak dalam Midle Trap Income.

Maka dari itu, penulis berpendapat Omnibus law UU Ciptaker ini idealnya bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi di Brazil dan Afrika Selatan. Dengan adanya omnibus law maka Pemerintah bisa mempermudah investor, membuka pabrik untuk memperkerjakan pekerja kita dalam jumlah besar, juga pengangguran yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, terlebih menghadapi bonus demografi yang saat ini berlangsung akan menjadi boomerang bagi bangsa kita jika resiko lowongan pekerjaan ini tidak dimitigasi sedini mungkin. Mungkin ada beberapa poin yang bisa diperdebatkan dalam tulisan ini, namun penulis ingin menyampaikan bahwa meski ada hal-hal yang kurang baik pada proses pengesahan UU Ciptaker ini, setidaknya kita harus berbaik sangka kepada Pemerintah, bahwa subtansi yang ada pada UU tersebut adalah kebaikan untuk kita semua.

Penulis : Aji Fajar Kurniawan, Tokoh Pemuda Lampung Timur.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0