Legalitas omong kosong

Bertepatan pada (28/10) kemarin, kita baru memperingati hari sumpah pemuda. Momentum tersebut seharusnya bisa menjadi bahan refleksi tentang kemajuan bangsa. Kita, sebagai pemuda merupakan aset bangsa di posisi poros terdepan yang harus benar-benar bisa memberikan sumbangsih ide-ide visioner demi perkembangan bangsa.

Sebagai insan yang memiliki kesadaran, sudah waktunya pemuda saling bersinergi dan mengesampingkan ego sentris.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang masih memiliki skala prioritas berfikir tentang kelangsungan nasib pemuda, namun tak jarang masih ada oknum-oknum mengatasnamakan Organisasi Pemuda. Misalnya ‘KNPI’, yang mustinya menjadi ujung tombak pergerakan pemuda, justru tidak dijalankan sebagaimana Tupoksinya. Bahkan, sampai hari ini, secara legalitas strukturalnya patut dipertanyakan.

Penting hari ini bicara mengenai legalitas sebuah oeganisasi, karena hal tersebut merupakan bagian dari identitas. Dari sini, penulis sangat menyayangkan ketika KNPI Tangerang yang dipimpin oleh FJ dan AS tidak memperhatikan hal tersebut. Mengingat, KNPI yang merupakan wadah dari semua OKP di Kabupaten Tangerang.

Maka dapat dibilang proses administrasi sangatlah penting dalam mengorganisir sebuah organisasi. Tidak seharusnya dalam sebuah kepengurusan KNPI lebih mengedepankan diri sendiri dan kelompok kecil, seolah membakar ukhuwah di atas ego golongan.

Terlepas dari pernyataan di atas, yang lebih nyata hari ini adalah problem dampak dari wabah pandemi. Dalam mengatasi hal tersebut, mustinya seluruh elemen pemuda dapat bergerak secara kooperatif untuk berfikir dan bergerak mengatasi masalah tersebut.

Dalam kasus sejenis ini, idealnya kita harus saling memahami satu dan lainnya. Harus bisa mengesampingkan kepentingan kelompok dan fokus menyelesaikan masalah krusial pandemi di masyarakat.

Penulis : Aditya Hidayatullah,
Sekretaris DPD PERMINDO Kab. tangerang.