“Rapat enam jam berakhir tanpa kesimpulan, urgensinya dipertanyakan.”
MEDIATOR.ID, Metro – Rapat evaluasi program pembangunan tahun 2026 di DPRD Kota Metro berakhir tanpa kesimpulan setelah berlangsung sekitar enam jam, Rabu, 1 April 2026.
Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Ria Hartini, bahwa forum tersebut belum menemukan “benang merah” memunculkan pertanyaan mengenai arah pembahasan sekaligus urgensi pelaksanaan rapat.
Rapat yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu menghadirkan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kusbani dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ria menyampaikan secara langsung bahwa pembahasan belum mencapai titik temu.
“Belum menemukan benang merah dari rapat ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul tanpa penjelasan rinci mengenai bagian mana dari pembahasan yang masih menjadi hambatan. Ketiadaan uraian lebih lanjut membuat arah kebuntuan dalam rapat tidak tergambar secara jelas.
Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dalam forum yang sama menyatakan bahwa pemerintah kota telah menyerahkan rencana beserta rincian sebagai bagian dari proses pembahasan.
“Tahapan tersebut telah dijalankan sesuai mekanisme,” ujar Bambang.
Pernyataan Bambang menunjukkan bahwa tahapan administratif dari pihak eksekutif telah dipenuhi. Namun, hasil rapat yang tetap nihil kesimpulan menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai urgensi pembahasan yang dilakukan dalam forum tersebut.
Situasi semakin menyisakan ruang tanya setelah rapat berlangsung secara tertutup. Puluhan wartawan yang sejak awal bersiap meliput diminta meninggalkan ruangan sesaat setelah forum dimulai.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro, Deddy Hasmara, menyebut rapat akan berlangsung terbuka.
“Rapat berlangsung tertutup, itu permintaan dari DPRD,” kata Deddy.
Sejumlah wartawan menyampaikan keberatan atas pembatasan akses tersebut. Wartawan Saburai TV, Arif Surakhman, menegaskan fungsi pers sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
“Pers adalah pilar keempat demokrasi. Kami hadir untuk fungsi kontrol,” ujarnya.
Hingga rapat berakhir, belum ada penjelasan mengenai aspek spesifik yang belum disepakati dalam pembahasan tersebut. (CK)
COMMENTS