"Syafi’i Ma’Arif mengatakan: “money politic serupa daki peradaban”, maka penulis menganggap money politic sebagai bentuk kesesatan nyata di masyarakat jika pemilihnya tetap memilih atas dasar pemberian imbalan. Secara tak langsung, pemilih menggadaikan hal yang paling prinsip kepada orang tak bertanggung jawab, bahkan yang tidak dikenalnya sama sekali."
Beberapa bulan lagi Pesta Demokrasi akan digelar serentak di Provinsi Lampung. Salah satunya di Kota Metro. Dimana masyarakat Metro yang heterogen, wilayahnya berisi pemukiman, pertokoan dan persawahan. Kebanyakan warganya bekerja di bidang perdagangan dan jasa.
Namun unik, menjelang pilkada, banyak warga Metro yang mulai banting setir meninggalkan profesi semula, kemudian beralih menjadi ‘nelayan darat’ yang dipersenjatai bubu dan jala untuk menangkap para kandidat.
Tidak menyidir individu atau kelompok, ini soal dampak. Ternyata alih profesi ini sangat berdampak terhadap terwujudnya demokrasi yang jujur dan adil (Jurdil). Namun bak gayung bersambut, kongsi antara nelayan darat dan kandidat pun disambut hangat target tangkapan.
Siklus ini saling menguntungkan, tidak ada yang merugi. Sesaat seperti itu, tapi nanti harus tutup mulut, jangan baper karena kandidat yang dipilih cuek dengan keluhan banjir atau jalan rusak di tempat tinggal warga yang suaranya sudah dibeli.
Upaya menyadarkan betapa ruginya jual suara atau money politic sudah pernah dilakukan. Seperti film dokumenter NPWP yang dirilis 2015 silam, film ini menggambarkan betapa meruginya seseorang jika tersesat akibat money politic. Sayangnya, upaya tersebut tak berdampak.
Demam politik diperkirakan akan terus merebak di tiap wilayah pada Pilkada 2020 mendatang, karena praktik money politic sudah menjadi penyedap rasa yang tak bisa dihilangkan dari komposisi hidangan demokrasi. Sama seperti yang terjadi pada Pilgub dan Pileg lalu di Kota Metro, praktik money politic terus menjangkit ke masyarakat di berbagai lini.
Catatan pada 2019, Kota Metro memiliki 114.311 mata pilih. Namun Metro pernah disebut sebagai daerah yang memiliki kost politic tertinggi se-Lampung. Padahal, Kota Metro hanya memiliki 5 kecamatan, 22 kelurahan dan luas wilayah 68,74 kilo meter.
Bisa jadi dengan geografisnya yang padat dan sempit, sangat memungkinkan dan mudah serangan fajar membombardir tiap sudut kota bervisi pendidikan ini. Seperti praktik money politic yang dikerahkan pada Pilgub dan Pileg lalu. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa dugaan yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro.
Ada tiga dugaan money politic pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2019, diantaranya pembagian bantuan kepada korban banjir dengan mengatasnamakan salah satu Calon Gubernur, kampanye di luar jadwal sekaligus membagikan uang dan pembagian sabun cuci dengan merk salah satu calon beserta pemberian materi lainnya. Dari hasil kajian oleh pihak berwenang, telah diputuskan bahwa hal demikian tidak memenuhi unsur dan dinyatakan bukan pelanggaran.
Terlepas dari janji politik terbukti atau tidak, jual beli suara tampaknya telah menciptakan ketergantungan masyarakat dalam memilih calon atas dasar uang, bukan dari visi dan misi serta history para Caleg. Banyak masyarakat beranggapan, “Aku gak nyoblos kalau gak dikasih uang.”
Jika terus melanggengkan praktik semacam ini, maka perilaku dan mentalitas masyarakat menjadi rusak dan semua pilihan yang dilakukan akan mengatas dasarkan, “Nomor piro wani piro, enek duite ora?”
Money politics tidak bisa dianggap sepele lantaran banyaknya dampak buruk kepada keberlangsungan pembangunan daerah. Seperti adanya potensi penyelewengan APBD yang digunakan untuk kepentingan pemodal yang telah membiayai, atau yang kerap kita sebut dengan istilah ‘tidak ada makan siang gratis’. Dampak lain, kepala daerah yang terpilih kemungkinan besar diduduki oleh orang-orang tak memiliki kompetensi memadai untuk memimpin dan membangun daerah. Pelaku money politics terpilih yang telah banyak mengeluarkan uang untuk menyuap sangat memungkinkan untuk merampas atau korupsi APBD.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara harfiah memiliki beban moral untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya money politic. Namun, kesadaran masyarakat dalam bersikaplah yang utama.
Pencegahan money politic akan lebih sulit jika masyarakat ikut mengamini dengan tetap memilih berdasarkan pemberian uang tak seberapa. Pendidikan politic dan Pemilu sejak dini sangat penting agar masyarakat lebih selektif dan pandai menimbang pilihan terbaik bagi kelangsungan hidup.
Jika Syafi’i Ma’Arif mengatakan “money politic serupa daki peradaban”, maka penulis menganggap money politic sebagai bentuk kesesatan nyata di masyarakat jika pemilihnya tetap memilih atas dasar pemberian imbalan. Secara tak langsung, pemilih menggadaikan hal yang paling prinsip kepada orang tak bertanggung jawab, bahkan yang tidak dikenalnya sama sekali.
Penulis jadi teringat ungkapan seorang yang memimpin Bumi Sai Wawai selama dua periode, “Kota Metro itu ibarat kolam kecil, tapi buayanya banyak”. Statement ini diucapkannya ketika menjawab pertanyaan seorang mahasiswa dalam acara diskusi Nomor Piro Wani Piro (NPWP) yang digelar Komunitas Pojok Samber, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2015 lalu di salah satu café di Kota Metro.
Penulis: Muhammad Misaf Khan
Sumber: Tabikpun.com
COMMENTS