Kado kemerdekaan yang tidak diinginkan di hari kemerdekaanDede Maulana Yusuf. (*)

HomeBerita

Kado kemerdekaan yang tidak diinginkan di hari kemerdekaan

"Begitu banyak cerita suka dan duka yang telah dilewati rakyat Indonesia, mulai dari izin tambang milik ormas, terbitnya UU cipta kerja, pengambilan hak tanah rakyat demi pembangunan Ibu Kota Negara IKN, sampai dengan hutang Negara yang harus segera dibayar, semuanya menjadi rangkaian cerita duka rakyat yang harus di tanggung rakyat."

Wakil Wali Kota Metro tekankan tata kelola anggaran pendidikan 20 persen APBD
Silfia Naharani Wahdi hadiri workshop paduan wastra
Pemkab Lampura rayakan HUT ke-75 Lampura di tengah pandemi COVID-19

Kado ulang tahun tersebut dititipkan penguasa melalui lembaga DPR yang telah disiapkan sejak lama. Penguasa mempersembahkannya bagi rakyat sebagai ungkapan rasa terimakasihnya selama ini, karena sudah mau menuruti semua kemauannya selama 10 tahun ini, dengan ketidak tahuan rakyat isi dari kado tersebut, pada akhirnya rakyat bersiap menerimanya.

Begitu banyak cerita suka dan duka yang telah dilewati rakyat Indonesia, mulai dari izin tambang milik ormas, terbitnya UU cipta kerja, pengambilan hak tanah rakyat demi pembangunan Ibu Kota Negara IKN, sampai dengan hutang Negara yang harus segera dibayar, semuanya menjadi rangkaian cerita duka rakyat yang harus di tanggung rakyat selama Negara ini ada, kita memang tidak harus selalu berprasangka buruk pada perilaku penguasa, rakyat dan Negeri ini juga harus terus optimistis untuk menatap masa depan yang lebih cerah.

Kado yang akan diterima rakyat menimbulkan banyak pertanyaan, sebenanya kado apa yang telah disiapkan penguasa?, “simsalabim” ternyata kado itu berupa peraturan untuk melanggengkan kekuasaannya melalui anak-anaknya, peraturan dari Mahkamah Konstitusi diotak-atik bersama para Anggota Dewan yang terhormat. Kado yang diharapkan bisa diterima dengan baik oleh rakyat, justru membuat petaka baru di Negeri kita, hal itu memicu rakyat datang berbondong-bondong menggeruduk gedung anggota dewan demi menyatakan sikap dan menolak kado dari penguasa dengan cuma-cuma.

Masa meneriaki aparat keamanan dan ber’orasi depan gedung Anggota Dewan yang terhormat, mereka tidak menerima kado pemberian penguasa itu. Rakyat sudah muak dipaksa terus-menerus oleh penguasa. Ketika rakyat yang masih dipusingkan dengan beban hidupnya, penguasa malah membuat sensasi memberikan kado yang sama sekali tidak diinginkan rakyat.

Masih banyak rakyat yang hidup tak layak, rakyat masih banyak yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, rakyat juga masih banyak yang belum bisa menikmati fasilitas kesehatan yang ramah buat rakyat.
Ditengah-tengah kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-79, mestinya para Anggota Dewan yang terhormat harus semakin matang untuk menerima semua masukan, dengan penuh seksama para Anggota Dewan yang terhormat bisa mendengarkan aspirasi dari rakyat yang jauh dari kepentingan apapun. Para Anggota Dewan harus bisa mencerna setiap ucapan rakyat, kata demi kata, karena yang mereka ucapakan begitu tulus dari lubuk hati yang terdalam, itu semua bisa dilakukan sambil duduk bersama dengan suguhan kopi dan kacang rebus.

Kata pokoknya dari para Anggota Dewan yang terhormat membuat luka hati rakyat semakin menganga, mereka dipaksa lagi untuk mengikuti ketetapan yang dinginkan penguasa, namun tidak diinginkan rakyat. Rakyat menentang kado yang dipersiapkan penguasa bukan tanpa sebab, peraturan yang mudah diubah-ubah, apalagi hanya demi kepentingan sebuah keluarga, tentunya tidak dibenarkan, apabila itu terjadi, resiko yang terjadi adalah intrik-intrik dan dinamika baru terjadi di Negeri ini, potensi korupsi semakin terbuka lebar, perpecahan bisa terjadi dimana-mana, mungkin dimasa depan hanya meninggalkan sebuah nama.

Penguasaan atas rakyat dizaman moderen ini memang masih saja dipraktekan oleh penguasa hari ini, penguasa telah tertutup mata hatinya oleh segenap fasilitas dan kuasa yang dia miliki, pada awal mula pandangannya yang begitu tulus semakin hari semakin bias, kekuasaan bisa membuat siapapun tak mampu melihat lagi semua kewajiban yang mesti dikerjakan.
Kado penguasa untuk rakyat merupakan semacam formulasi undang-undang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, itu juga diperuntukan untuk menumbuh kembangkan dinasti keluarganya yang bertopeng seorang Negarawan, hal itu tentu bisa merusak tatanan dan keselarasan sosial dalam bernegara.

Munculnya ungkapan Raja Jawa, Mahkamah Keluarga, dan masih banyak ungkapan lainnya, itu merupakan akumulasi ungkapan rakyat yang kecewa dari cara penguasa memutuskan keputusan yang selalu tebang pilih sesuka hati mereka. Hal itu jugalah yang memicu masa pendemo semakin gigih karena tersiksa oleh cara penguasa mencengkram kedaulatan rakyat.

Bukan Dewan Perwakilan Rakyat namanya jika tidak berkilah, dengan menggunakan alasan mayoritas fraksi menyetujui maunya penguasa, mereka menyampaikan keinginannya bersembunyi dibalik keputusan Mahkamah Agung. Rapat Caleg di Gedung DPR yang di pimpin Ahmad Baidowi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentunya memudahkan peraturan tersebut disetujui, dia bukanlah orang baru dikubu penguasa, dia bersama partainya merupakan sahabat dekat penguasa sejak lama.

Walaupun harus mengorbankan keringat dan air mata rakyat, Anggota Dewan yang terhormat tentunya tidak perduli itu semua. Mestinya Anggota Dewan yang terhormat sebagai orang yang mewakili rakyat berperan untuk mencegah, bukan malah membiarkan penguasa bertindak seenaknya saja.

Jika Anggota Dewan yang terhormat lebih mengutamakan memutuskan peraturan baru demi melunasi hutang-hutang Negara lebih masuk akal, daripada harus membela keputusan yang diperuntukan demi kepentingan keluarga penguasa. Kado ini juga berhasil penutup jumlah catatan hutang pada triwulan II 2024 sebesar 408,6 Miliar dolar AS. Jumlah yang fantastis yang luput dari pandangan kita semua.

Kursi kekuasaan dirasa begitu nikmat, maka setiap keputusan penguasa dan para Anggota Dewan yang terhormat lebih mengutamakan agar tetap berkuasa, daripada harus menyelesaikan hutang-hutang Negara.
Sudah sepantasnya rakyat memarahi dan memaki pemerintah, karena memang kenyataannya seperti itu. Saya sangat curiga batalnya paripurna para Anggota Dewan yang terhormat bukan karena mereka merasa bersalah kepada rakyat, namun mereka harus terpaksa mengikuti maunya rakyat, semoga saja kado ini yang terahir dan jangan sampai terjadi lagi dikemudian hari.

Penulis: Odoy Sitompul

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0