Proyek rehabilitasi kolam ikan SMPN 1 Metro, kejelasan anggaran terganjal pejabat yang menghilang

MEDIATOR.ID, Metro – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro pada 2024 mengalokasikan dana ratusan juta rupiah untuk rehabilitasi kolam ikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bumi Sai Wawai.

Proyek ini menuai tanda tanya besar karena pihak sekolah menegaskan fasilitas yang direnovasi bukanlah kolam ikan, melainkan embung untuk menampung air hujan.

Kepala SMPN 1 Metro, Fatimah, menegaskan bahwa sekolahnya tidak memiliki kolam ikan seperti yang tercantum dalam dokumen anggaran.

“Bukan kolam, itu embung. Kami tidak memiliki kolam ikan. Embung ini berfungsi menampung resapan air,” ujarnya, Senin, 17 Februari 2025.

Ketidaksesuaian antara nomenklatur dalam anggaran dan kondisi di lapangan menimbulkan pertanyaan. Jika yang direnovasi adalah embung, mengapa anggarannya tercatat sebagai kolam ikan? Apakah terjadi kesalahan pencatatan atau ada masalah transparansi dalam pengelolaan dana?

Fatimah menambahkan bahwa embung tersebut telah menjalani pemeliharaan oleh Disdikbud Kota Metro.

“Kemarin baru saja dikuras. Dari dinas membawa excavator, ada sekitar sebelas truk yang mengangkut lumpur. Bagian pinggirannya juga dicat,” jelasnya.

Namun, ketika dimintai penjelasan terkait alokasi anggaran dan teknis pelaksanaan proyek, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdikbud Kota Metro, Fezal Aferizal, justru mengarahkan agar menemui Didi, pejabat teknis yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

“Saya disposisikan untuk langsung menemui Pak Didi, karena dia tim teknisnya,” ucapnya singkat.

Hingga kini, Didi belum bisa ditemui untuk memberikan klarifikasi. Sikap tertutup ini semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam proyek rehabilitasi tersebut.

Minimnya transparansi dalam pengelolaan dana publik menjadi perhatian, terutama ketika anggaran yang digunakan mencapai ratusan juta rupiah.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa proyek semacam ini perlu diaudit lebih lanjut.

“Jika dana sebesar itu digunakan untuk sesuatu yang tidak jelas, dan pejabat yang bertanggung jawab tidak bisa dihubungi, maka patut dipertanyakan transparansinya,” ujar seorang pengamat.

Hingga berita ini diturunkan, Disdikbud Kota Metro belum memberikan klarifikasi resmi terkait proyek tersebut. Publik berhak mendapatkan kejelasan atas penggunaan anggaran daerah, terutama dalam proyek yang menimbulkan pertanyaan.**