Tanam padi PMA: Ketua DPRD Kota Metro tegaskan petani butuh kebijakan nyata

MEDIATOR.ID, Metro – Kegiatan Tanam Padi Bersama Petani Mitra Adhyaksa (PMA) pada Selasa, 4 November 2025, menjadi salah satu momentum penting bagi Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.

Acara yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Metro melalui program petani binaan ini dihadiri berbagai unsur Forkopimda, termasuk Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, S.Sos., M.M, yang secara langsung turun ke lahan sawah bersama petani dan jajaran pejabat daerah.

Acara berlangsung di salah satu kawasan pertanian Kelurahan Sumbersari, Metro Selatan, yang selama dua tahun terakhir menjadi wilayah pembinaan agraria oleh Kejaksaan Negeri Metro. Selain penanaman padi simbolis, acara tersebut juga menjadi sarana evaluasi program PMA yang kini telah membawahi puluhan kelompok tani dengan ratusan hektare lahan produktif.

Kehadiran Ria Hartini sebagai pimpinan DPRD menjadi sorotan, sebab ini menegaskan komitmen legislatif dalam memperkuat dukungan anggaran dan kebijakan kepada sektor pangan–sektor yang beberapa tahun terakhir berhadapan dengan tekanan perubahan iklim, penurunan produksi, dan minimnya regenerasi petani.

Dalam sambutannya, perwakilan Kejaksaan Negeri Metro menjelaskan bahwa program PMA dirancang sebagai jembatan antara lembaga negara dan masyarakat tani. Selain pendampingan teknis, program ini memberi penguatan hukum terhadap masalah yang kerap dihadapi petani, seperti sengketa lahan, akses pupuk, hingga stabilisasi harga hasil panen.

Ria Hartini menyebut model kolaborasi ini sebagai pola baru yang harus diperkuat, karena menyentuh kebutuhan petani secara langsung.

“Petani itu bukan objek, mereka bagian dari fondasi ekonomi kita. Jika fondasi ini runtuh, sektor-sektor lain akan ikut goyah,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa keterlibatan banyak unsur negara–kejaksaan, pemerintah kota, TNI–Polri, perbankan hingga Bulog–membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga saja.

“Kami di DPRD melihat bahwa PMA menjadi contoh bahwa pemberdayaan itu bukan sekadar program tahunan. Ini model pendampingan yang nyata, yang harus diperluas, bukan hanya dipamerkan,” tegasnya.

Salah satu momen yang banyak diabadikan media adalah ketika Ria Hartini turun langsung ke sawah, mengenakan sepatu boots dan ikut menancapkan bibit padi bersama petani. Dalam beberapa unggahan media lokal, Ria digambarkan “terjebak lumpur”, pembawaan yang menunjukkan keterlibatan langsung tanpa canggung.

Meski demikian, Ria mengaku bahwa mendampingi petani di sawah bukan hanya tentang simbolisme. Menurutnya, persoalan di tingkat lapangan hanya bisa dipahami jika pejabat publik benar-benar melihat realitasnya.

“Setiap tahun kami membahas anggaran pertanian. Tapi kalau tidak melihat sendiri kondisi sawah, bagaimana kami bisa menilai apakah bantuan itu tepat sasaran? Turun ke lapangan itu bukan pencitraan–itu kewajiban,” kata Ria.

Ia menambahkan bahwa banyak keluhan petani yang baru ia dengar langsung hari itu: dari masalah pupuk subsidi yang tak selalu tersedia, rusaknya irigasi tersier, hingga ancaman gagal panen karena cuaca ekstrem.

Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa produktivitas lahan binaan PMA meningkat dalam dua musim tanam terakhir. Perbaikan teknik budidaya, penataan jadwal tanam, dan pendampingan hukum terhadap distribusi pupuk menjadi faktor pendukungnya.

Namun, Ria mengingatkan bahwa capaian tersebut belum berarti sistem ketahanan pangan Metro sudah aman.

Menurutnya, ada beberapa persoalan strategis yang perlu diperbaiki pemerintah, antara lain:

1. Ketersediaan Pupuk dan Bibit
Petani PMA masih menghadapi fluktuasi ketersediaan pupuk bersubsidi. Banyak petani mengaku memperoleh jatah pupuk yang serba terbatas, sehingga harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi.

“Kalau pupuk hilang dari pasaran, petani terpaksa menanggung biaya produksi dua kali lipat. Ini harus diselesaikan dengan pengawasan dan sistem distribusi yang lebih ketat,” ujar Ria.

2. Infrastruktur Irigasi
Beberapa kelompok tani di Metro bagian selatan mengeluhkan irigasi yang tidak merata dan kerusakan saluran air yang tidak ditangani cepat. Tanah yang terlalu kering atau justru tergenang menjadi faktor penurunan hasil panen.

“Jangan hanya fokus ke bantuan alat. Infrastruktur dasarnya diperbaiki dulu. Tanpa air, tidak ada pertanian,” tegas Ria.

3. Regenerasi Petani
Masalah lain adalah minimnya generasi baru yang masuk sektor pertanian. Banyak anak muda lebih memilih bekerja di sektor jasa atau industri ringan.

“Kalau tidak ada regenerasi, siapa yang akan mengelola sawah ini 10 tahun ke depan? Pemerintah harus berpikir lebih jauh,” kata Ria.

4. Kepastian Harga Panen
Di beberapa musim tanam terakhir, harga gabah di tingkat petani cenderung fluktuatif. Banyak petani rugi karena harga panen tidak sebanding dengan biaya produksi.

Ria menilai perlu dibuat sistem intervensi yang lebih tegas. “Bulog harus dilibatkan maksimal. Kalau harga anjlok, siapa yang menjamin petani tetap bisa bertahan?”

Ria Hartini menyatakan DPRD siap memberikan dukungan melalui penyusunan anggaran tahun 2026, terutama untuk sektor yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan.

Ria menegaskan bahwa DPRD tidak ingin anggaran pertanian hanya menjadi angka-angka di atas kertas tanpa dampak nyata.

“Kami tidak ingin APBD hanya mengejar serapan anggaran. Kami ingin anggaran itu kembali ke petani dalam bentuk nyata: irigasi yang layak, pupuk yang pasti, dan pendampingan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi data pertanian, agar bantuan pemerintah benar-benar menyasar petani yang membutuhkan.

Beberapa pejabat yang hadir menilai bahwa konsep PMA (Petani Mitra Adhyaksa) dapat diadopsi di daerah lain sebagai model integrasi program pemerintah dan kelembagaan hukum yang efektif. Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam mengawasi distribusi bantuan, mengadvokasi sengketa tanah, sekaligus memberi perlindungan hukum kepada petani.

“Kalau program ini berhasil meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, tentu harus dikembangkan. Ini bukan soal siapa penyelenggaranya. Ini soal dampaknya untuk petani,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Metro bisa menjadi daerah percontohan jika evaluasi dilakukan secara sistematis dan hasilnya transparan kepada publik.

Dalam penutup wawancaranya, Ria Hartini mengajak seluruh pemangku kepentingan–terutama pemerintah kelurahan/desa dan kelompok tani–untuk menjaga semangat kolaborasi.

Menurutnya, keberhasilan pertanian bukan hanya ditopang mesin dan bantuan, tetapi juga oleh manajemen kelompok tani yang kuat.

“Petani harus solid. Pemerintah kelurahan harus mendampingi dengan serius. Jangan semua dibebankan ke pemerintah kota. Ini kerja bersama,” ujarnya.

Ria juga mendorong agar kegiatan seperti tanam padi bersama tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi benar-benar menjadi ruang diskusi rutin antara petani dan pemerintah.

Kegiatan Tanam Padi Bersama Petani Mitra Adhyaksa 2025 bukan sekadar acara simbolik. Ia membuka ruang diskusi lebih luas tentang bagaimana negara, lembaga hukum, pemerintah daerah, dan DPRD harus merumuskan kebijakan pertanian dengan data yang akurat dan pemahaman lapangan yang utuh.

Bagi Metro, sawah-sawah kecil di Sumbersari hari itu menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan tidak dibangun dari gedung kantor atau rapat-rapat resmi, tetapi dari lumpur, keringat, dan kerja keras petani.

Dan bagi Ketua DPRD Metro, Ria Hartini, turun ke sawah bukan hanya langkah simbolis, tetapi komitmen untuk memastikan bahwa kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada mereka yang menjaga ketahanan pangan dari hulu. (Advertorial)