"Penataan Shopping Center tidak boleh hanya dilihat dari pilihan membongkar atau mempertahankan bangunan, tetapi harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat, kepastian hukum, dan keberlangsungan ekonomi pedagang."
MEDIATOR.ID, Metro – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro menyampaikan delapan rekomendasi tertulis kepada Pemerintah Kota Metro terkait penataan dan masa depan Shopping Center.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dalam Dialog Konstruktif bertema “Tanggung Jawab dan Masa Depan Shopping Center Metro” yang digelar pada 28 Oktober 2026 di Gedung Nuwo Budayo, Kota Metro.
Ketua Umum HMI Cabang Metro, Adi Herlambang Saputra, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan bentuk kontribusi organisasi mahasiswa dalam mendorong penyelesaian persoalan Shopping Center melalui pendekatan akademis dan partisipatif.
Ia berujar, persoalan Shopping Center tidak dapat disederhanakan menjadi pilihan membongkar atau mempertahankan bangunan.
Penataan kawasan tersebut perlu mempertimbangkan keselamatan masyarakat, pengelolaan aset daerah, kepastian hukum, keberlangsungan usaha pedagang, serta keberadaan ruang kreativitas anak muda.
“Penataan Shopping Center harus mempertimbangkan berbagai kepentingan secara seimbang. Keselamatan masyarakat, kepastian hukum, dan keberlangsungan ekonomi pedagang tidak boleh diabaikan dalam pengambilan kebijakan,” bebernya, Rabu (11/11/2026).
Dialog yang digelar HMI tersebut mempertemukan Pemerintah Kota Metro, DPRD, pelaku usaha, dan UMKM kreatif, akademisi, serta organisasi mahasiswa dan pemuda.
Dari hasil pembahasan itu, HMI merumuskan delapan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah:
1. Pemerintah diminta membuka informasi dan dokumen yang menjadi dasar penataan Shopping Center, termasuk kajian teknis bangunan, pengelolaan aset daerah, status hukum bangunan, dan rencana pemanfaatan kawasan.
2. HMI mendorong uji kelayakan bangunan dengan melibatkan tenaga ahli atau pihak profesional. Hasil pemeriksaan tersebut perlu disampaikan kepada publik dan menjadi dasar penentuan langkah selanjutnya, baik perbaikan, revitalisasi, maupun pembongkaran.
3. Pemerintah diminta memperhatikan perlindungan pedagang dan pelaku UMKM kreatif. Jika relokasi menjadi pilihan, perlu ada kejelasan mengenai lokasi pengganti, fasilitas, akses pengunjung, serta jaminan keberlanjutan usaha.
4. HMI meminta kejelasan status hukum Shopping Center dan hubungan administratif antara pemerintah daerah dengan para pedagang.
Hal ini mencakup persoalan perizinan, penarikan dan penghentian retribusi, serta prosedur pengosongan bangunan.
5. HMI mengusulkan pembentukan tim bersama yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, akademisi, tenaga ahli, pedagang, pelaku UMKM, komunitas kreatif, aktivis, dan masyarakat untuk membahas alternatif penataan.
6. Pemerintah diminta menyusun rencana pemanfaatan kawasan yang jelas, meliputi peruntukan, konsep desain, fasilitas, tahapan pembangunan, dan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat.
7. HMI menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ruang kreativitas anak muda. Revitalisasi maupun relokasi diharapkan tidak memutus aktivitas komunitas dan pelaku ekonomi kreatif yang telah tumbuh di Shopping Center.
8. Berkaitan dengan pengawasan DPRD dan pelibatan masyarakat. HMI mendorong DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan aset daerah, hasil kajian teknis, rencana relokasi, hingga pelaksanaan pembangunan.
HMI juga meminta Pemerintah Kota Metro memberikan tanggapan tertulis paling lambat 14 hari kerja sejak dokumen rekomendasi diterima.
Tanggapan tersebut diharapkan memuat sikap pemerintah terhadap setiap rekomendasi, jadwal tindak lanjut, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab.
Selain itu, HMI meminta pemerintah membuka dokumen pendukung kebijakan dan melibatkan organisasi mahasiswa tersebut dalam forum koordinasi atau audiensi lanjutan bersama pihak-pihak terkait.
Ditegaskannya, tenggat 14 hari kerja merupakan batas penyampaian tanggapan dan rencana tindak lanjut, bukan batas penyelesaian seluruh rekomendasi.
HMI Cabang Metro, lanjut Adi, akan memantau perkembangan tanggapan dan pelaksanaan rekomendasi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi mahasiswa dalam mendorong kebijakan publik yang terbuka, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Mulai sejak rekomendasi diserahkan, kami akan terus kawal,” pungkasnya.(*)
COMMENTS