“Evaluasi itu perlu, tapi harus didasarkan pada data, bukan asumsi.” - Amrulloh.
MEDIATOR.ID, Metro – Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh, menyampaikan pendapat berbeda dari koleganya terkait evaluasi birokrasi.
Amrulloh menilai perspektif tersebut perlu ditinjau ulang dengan pendekatan berbasis data dan pemahaman struktural pemerintahan yang utuh.
Dalam keterangannya, Amrulloh mengatakan bahwa proses evaluasi birokrasi sejatinya mengikuti tahapan administratif yang bersifat top-down, dan langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Metro justru menunjukkan gerak cepat.
“Pemkot telah menyelesaikan uji kompetensi (Ukom) bagi pejabat pimpinan tinggi pratama per 4 Juni 2025. Ini menjadi bukti konkret bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai prosedur,” kata Amrulloh, Rabu, 10 Juni 2025.
Amrulloh, yang juga menjabat sebagai Ketua PMD KAHMI Kota Metro, menekankan pentingnya memahami konteks formil dalam evaluasi menyeluruh. Ia membandingkan proses Ukom pemerintahan saat ini dengan periode sebelumnya yang baru dilakukan pada September, padahal pelantikan kepala daerah sama-sama berlangsung pada bulan Februari.
“Jika kita lihat secara data, pemerintahan sekarang bergerak lebih cepat. Bahkan pelantikan eselon 2, 3, dan 4 di periode lalu baru dilakukan pada Oktober dan November–artinya sembilan bulan setelah kepala daerah dilantik,” katanya.
Lebih lanjut, politikus muda dari Partai Demokrat ini menilai bahwa evaluasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) sebaiknya tidak digeneralisasi.
“Tidak adil jika kelalaian beberapa individu ASN dipublikasikan sebagai cerminan mentalitas ASN secara keseluruhan. Proses pembinaan berlangsung secara berjenjang dan sistematis,” tegasnya.
Dengan gaya bertutur yang satir, Amrulloh menambahkan, “Ya, apa iya kita harus masuk barak militer dulu baru berubah?” sindirnya, menanggapi kritik yang dianggap terlalu menyeluruh terhadap kinerja birokrasi.
Ia juga menyentil pentingnya evaluasi internal di kalangan legislatif.
“Mari kita juga lihat fungsi kelembagaan DPRD, fraksi, hingga alat kelengkapan dewan. Evaluasi tidak hanya untuk eksekutif,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Amrulloh menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Metro saat ini sedang menyelaraskan pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan ini menjadi faktor utama mengapa beberapa pembangunan mengalami penjadwalan ulang.
“Pemerintah Kota harus menyesuaikan antara prioritas nasional dan kebutuhan riil masyarakat. Salah satunya, pengalihan anggaran dari kegiatan seremonial ke pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan warga, seperti jalan mulus dan penerangan jalan,” jelas dia.
Ia memastikan bahwa proses pembangunan fisik telah dimulai sejak Mei dan hanya menunggu tahapan selanjutnya.
“Jika kita bandingkan alokasi dan kecepatan anggaran tahun ini dengan periode sebelumnya, ada percepatan yang patut diapresiasi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Amrulloh mengajak semua pihak untuk menelaah kinerja pemerintahan dengan pendekatan data dan tidak terjebak pada narasi politis semata.
“Mari kita kaji bersama, objektif dengan data. Kritik itu sehat, tapi harus proporsional dan konstruktif,” tutupnya. (Red)
COMMENTS