"Kolaborasi antara daerah penghasil dan daerah konsumen adalah kunci pengendalian inflasi.” - BIS
MEDIATOR.ID, Metro — Pemerintah Kota Metro memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, untuk menjamin pasokan komoditas pangan strategis, khususnya bawang merah. Kerja sama itu diarahkan untuk membangun rantai pasok yang berkelanjutan dari daerah produksi hingga pasar konsumen.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Bupati Solok, Kamis, 30 Juli 2026.
Pemerintah Kota Metro memandang kerja sama antardaerah tersebut sebagai salah satu instrumen untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan gejolak harga.
Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan Kabupaten Solok memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, terutama bawang merah, yang relevan dengan kebutuhan Kota Metro. Ia menyebut komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang inflasi ketika terjadi gangguan pasokan.
“Kami melihat potensi besar Kabupaten Solok dalam sektor pertanian, khususnya komoditas bawang merah. Potensi tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Kota Metro yang terus berupaya menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Karena itu, kerja sama ini kami bangun bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi sebagai fondasi sistem distribusi pangan yang berkelanjutan,” kata Bambang.
Menurut Bambang, kesepakatan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan pangan jangka pendek. Pemerintah Kota Metro ingin membangun hubungan pasokan yang memberikan kepastian bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.
“PKS ini bukan sekadar tanda tangan di atas selembar kertas di atas meja saja, tetapi komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan pasokan pangan, menciptakan stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan di kedua daerah,” katanya.
Bambang mengatakan hubungan langsung antara daerah penghasil dan daerah konsumen menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi. Kelancaran pasokan dan distribusi, menurut dia, akan berpengaruh terhadap kestabilan harga yang pada akhirnya dirasakan masyarakat.
“Kolaborasi antara daerah penghasil dan daerah konsumen adalah kunci pengendalian inflasi. Ketika pasokan terjamin dan distribusi berjalan lancar, harga menjadi lebih stabil dan masyarakatlah yang akan merasakan manfaat paling besar. Inilah semangat yang kami bangun bersama Pemerintah Kabupaten Solok,” tegas Bambang.
Kerja sama Metro dan Solok tidak hanya menggunakan pola Government to Government (G2G), tetapi juga diperkuat melalui skema Business to Business (B2B). Pola tersebut mempertemukan pelaku usaha atau offtaker dari Kota Metro dengan petani maupun pengepul bawang merah di Kabupaten Solok.
Skema tersebut difasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung untuk memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan. Dengan pola tersebut, kerja sama pemerintah diharapkan terhubung langsung dengan aktivitas produksi dan distribusi komoditas.
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan kerja sama dengan Pemerintah Kota Metro membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani di daerahnya. Menurut dia, sinergi tersebut juga dapat memperkuat rantai pasok sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani.
“Kerja sama dengan Pemerintah Kota Metro menjadi langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok, memperluas pemasaran hasil pertanian, sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani. Kami berharap sinergi ini memberikan manfaat nyata bagi kedua daerah serta mendukung upaya nasional dalam menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi,” ujar Jon Firman Pandu.
Kabupaten Solok merupakan salah satu sentra hortikultura terbesar di Sumatera dan menjadi sentra produksi bawang merah terbesar kedua di Indonesia setelah Kabupaten Brebes. Potensi tersebut menjadi salah satu dasar penguatan kerja sama dengan Kota Metro sebagai daerah perdagangan dan konsumen.
Kerja sama antardaerah itu juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Implementasinya mengedepankan prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Sejumlah instrumen yang digunakan antara lain Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan, dan kerja sama antardaerah.
Melalui kerja sama Metro-Solok tersebut, pemerintah menargetkan terbentuknya rantai pasok pangan yang lebih efisien dari sentra produksi hingga pasar konsumen. Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan petani diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memberikan kepastian usaha bagi petani dan pelaku distribusi di kedua daerah. (ADVERTORIAL)
COMMENTS