UIN Jurai Siwo: menara gading berpondasi retak

Transformasi IAIN Metro menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung semestinya menjadi momentum kebangkitan institusional yang melahirkan perubahan nyata bagi seluruh civitas akademika. Namun, alih-alih mengantar mahasiswa pada kenyamanan dan kualitas pendidikan yang meningkat, perubahan ini justru tampak seperti polesan kosmetik pada wajah yang ringkih. Serupa mengganti bingkai lukisan tanpa pernah menyentuh isi kanvasnya.

Tak terelakkan, euforia perubahan status kerap meninabobokan akal sehat dalam balutan seremonial. Harapan mahasiswa akan sarana-prasarana yang memadai, ruang kelas yang layak, serta sistem akademik yang sehat, kini tampak seperti angan yang dijemur terlalu lama hingga mengelupas oleh kenyataan.

Kondisi riil di kampus, baik pusat maupun cabang, menyuguhkan ironi. Halaman yang tak terurus, semak liar yang menjamur, bangunan berjamur, atap bocor, retakan dinding, proyektor rusak, AC tak merata, dan kampus tanpa pagar, semuanya bukan sekadar persoalan estetika. Ini adalah potret kegagalan manajerial. Sebuah ilustrasi tentang bagaimana status institusional lebih diagungkan ketimbang kualitas substansial. Jika pendidikan adalah rumah bagi pencarian makna, maka fondasi rumah itu kini rapuh, bahkan untuk sekadar menjadi teduh.

Layakkah menyandang gelar universitas, bila fasilitas dasar untuk perkuliahan pun tak kunjung tersedia? UIN seharusnya bukan sekadar akronim baru, melainkan janji yang menuntut bukti. Namun, apa artinya peningkatan nomenklatur jika transformasi substansi tetap stagnan? Alih status tanpa progres nyata ibarat ganti seragam dalam tubuh yang terluka; tampak rapi dari luar, tapi nyeri di dalam.

Dalam kacamata ideal, universitas memiliki mandat luhur: mencetak generasi berkapasitas unggul, berdaya saing global, dan berkontribusi pada peradaban. Namun, ketika kualitas infrastruktur kampus tertinggal jauh dari ekspektasi, bagaimana mungkin proses pembelajaran berjalan optimal? Ruang belajar seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter dan kompetensi, bukan arena kompromi antara semangat belajar dan rasa frustasi.

Geliat pembangunan fisik pun tak lepas dari kritik. Bangunan yang diresmikan megah, namun cepat rusak. Tugu moderasi dibangun dengan megah, namun akses jalan menuju ke sana justru memprihatinkan, menyerupai jalur traktor di tepi sawah. Gagasan simbolik itu kehilangan makna ketika tak disertai kesadaran bahwa nilai-nilai moderasi harus ditanamkan lebih dulu dalam kualitas kebijakan dan pelayanan.

Lebih menyakitkan lagi, stagnasi itu merambah ke aspek kehidupan kemahasiswaan. Tiga tahun berturut-turut tanpa pembentukan Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa bukanlah sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk nyata amputasi ruang demokrasi kampus. Mahasiswa kehilangan kanal untuk berpikir, berdiskusi, dan berorganisasi. Situasi ini menyerupai laboratorium ide yang dimatikan arus listriknya: sunyi, hampa, dan membusuk dalam diam.

Istilah agent of change yang digembar-gemborkan saat masa orientasi kampus kini terdengar seperti lelucon akademik. Dalam kenyataan, mahasiswa tak memiliki medium untuk bersuara, apalagi menjadi penggerak perubahan. Mutasi posisi Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan pun tak memberi dampak signifikan–sekadar permainan kursi yang tak menyentuh esensi. Mengandalkan jabatan tanpa kompetensi laksana menyerahkan kompas pada nakhoda yang tak tahu arah angin.

Selama dua tahun menjalani proses akademik, saya menyaksikan secara langsung bagaimana kampus berubah menjadi labirin birokrasi yang menyulitkan, alih-alih mempermudah. Dosen-dosen yang semestinya menjadi pelita intelektual justru lebih sibuk memoles karier pribadi, mengoleksi gelar dan penghargaan yang tak pernah meneteskan manfaat langsung kepada mahasiswa. Banyak di antaranya yang menghindari kehadiran fisik di kelas, lebih memilih ruang digital untuk menyamarkan ketidakhadiran mereka. Kuliah daring berubah menjadi tempat persembunyian, bukan inovasi pedagogik.

Jika dosen adalah pilar utama dalam arsitektur perguruan tinggi, maka rapuhnya komitmen mereka menjadi lubang besar dalam pondasi pendidikan. Ini bukan sekadar kelalaian individual, tetapi cerminan dari lemahnya etos akademik secara sistemik. Sementara mahasiswa belajar dalam kondisi yang serba terbatas, sebagian dosen justru abai terhadap tanggung jawabnya. Ini seperti mengarungi samudera dengan kapal bocor dan nahkoda yang tertidur di geladak.

Apa makna UIN jika hanya menghasilkan sarjana yang lahir dari ruang belajar berlumut, tanpa semangat kritis dan daya juang? Bukankah kampus seharusnya menjadi kawah candradimuka yang menempa bukan hanya intelektualitas, tetapi juga kepekaan sosial dan integritas moral?

Transformasi sejati tidak terletak pada status atau akronim, melainkan pada komitmen terhadap kualitas dan pelayanan. Apalah artinya menyandang nama besar, jika yang ditawarkan kepada mahasiswa hanyalah sekumpulan janji yang menguap. Serupa menabur benih di tanah tandus: tampak sibuk, tapi hasilnya nihil.

Akhirnya, perubahan sejati bukan datang dari prasasti atau penggantian nama, melainkan dari keberanian menata ulang niat, visi, dan sistem. Ketika universitas tak lagi menjadi tempat yang menjanjikan perbaikan nasib, tapi justru mematikan harapan, maka yang tersisa hanyalah gedung-gedung kosong dan gelar yang kehilangan makna.

UIN Jurai Siwo tidak seharusnya menjadi monumen status, tapi laboratorium masa depan. Namun, selama fasilitas dasar masih terbengkalai, ruang demokrasi dikunci, dan etika akademik dikesampingkan, maka nama besar itu tak lebih dari bendera di atas kapal karam. Tegak, tapi tak membawa arah.

Oleh: Lucky Santoso
Editor: CK