Kesenjangan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Hak Asasi Pelaku AsusilaFoto ilustrasi. (msf)

HomeOPINI

Kesenjangan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Hak Asasi Pelaku Asusila

Dampak dari pemberitaan akan memberi sederet masalah baru bagi keluarga pelaku. Banyak keluarga pelaku dirugikan atas pemberitaan tersebut, diantaranya sanksi sosial terhadap keluarga yang ada di luar masalah itu. Alhasil tanpa kita sadar, dari masalah tersebut muncul korban baru dari pihak keluarga pelaku atas tercemarnya nama keluarga.

Ruang Publik yang (Ikut) Sakit
Kota Metro dan Kreatif Minoritas
Presiden tak Berarti

Genap sudah setahun penulis menekuni profesi jurnalistik. Banyak kesan dan nilai edukasi didapat selama proses kegiatan peliputan. Tak jarang senior kerap mengkritik tulisan; mulai dari judul, lead berita, hingga susunan berita utuh yang sudah terbit.

Sekira enam bulan lalu penulis mengikut Uji Kompetensi Wartawan tingkat muda yang diselenggarakan oleh PWI Kota Metro. Dalam prosesnya, banyak sisi menarik dan pengetahuan baru mengenai sisi pekerja jurnalis, diantaranya tentang teknik penulisan, hingga tantangan menembus narasumber.

Dalam aktivitasnya, seorang jurnalis harus menjalani proses peliputan sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) guna menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi falid. Atas dasar itu, wartawan harus taat pada KEJ.

Meski KEJ yang sekarang dirasa cukup ideal, namun terdapat pasal yang perlu menjadi perhatian dan butuh dikaji mendalam. Pasal tersebut kerap kali diperbincangkan dengan tanggapan dan sudut pandang beragam. Banyak wartawan tersandung di pasal tersebut, dan terjadi disruptif. Akhirnya, media dan wartawan menjadi kambing hitam karena ceroboh. Media tidak lagi kredibel dan wartawan kehilangan integritas.

Diantara pasal-pasal KEJ, yang perlu menjadi perhatian ada pada Pasal 5; “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Banyak diantara wartawan sebaya penulis hingga senior atas, sering terkecoh dan terbawa perasaan dalam pemberitaan tentang kasus tersebut. Alhasil, berita yang disajikan pun terkesan subjektif karena terdapat unsur pencemaran nama pelaku dan berdampak kepada keluarga pelaku. Kejadian tersebut, secara tak langsung melanggar KEJ pasal 1, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Dalam tafsirnya, seperti dilansir tirto.id, “Bersifat independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak mana pun, berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara, dan tidak beritikad buruk berarti tak sedikit pun terbesit kelak menimbulkan kerugian pihak tertentu”.

Sepintas sepengelihatan, pasal tersebut sangat familiar bagi pekerja buruh tulis, meski begitu, setelah diselami secara mendalam, maka akan timbul pertanyaan baru, “siapa yang hendak dilindungi dalam persoalan tersebut?,” Jawabannya, bukan hanya korban, melainkan identitas seorang pelaku juga wajib dilindungi.

Dampak dari pemberitaan akan memberi sederet masalah baru bagi keluarga pelaku. Banyak keluarga pelaku dirugikan atas pemberitaan tersebut, diantaranya sanksi sosial terhadap keluarga yang ada di luar masalah itu. Alhasil tanpa kita sadar, dari masalah tersebut muncul korban baru dari pihak keluarga pelaku atas tercemarnya nama keluarga.

Idealnya dalam pemberitaan, seorang redaktur bukan hanya musti paham tata penulisan agar menarik pembaca. Seorang redaktur juga harus paham mengenai dampak dan mampu berfikir panjang terhadap pemberitaan yang akan dimuat. Perlu adanya skala prioritas dalam melibatkan hati nurani walau dalam kondisi tekanan, serta rela berkorban kepentingan dan menumbuhkan empati terhadap sesama.

Profesi jurnalis berkaitan erat dengan nurani. Peran nurani tak bisa dikesampingkan, karena jika lepas dari pakem itu, kemungkinannya akan terjadi disorientasi dan timbul kesesatan berpikir. Jangan sampai lalai dalam tupoksi sebagai jurnalis hingga merenggut hak asasi seseorang, mengintimidasi walau sekadar dalam tulisan dan bentuk sikap lainnya yang dapat merendahkan.

Penulis : Msf

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0