“Kami ingin pembangunan bergerak seimbang, memperkuat manusia sekaligus infrastrukturnya.” - Bambang Iman Santoso.
MEDIATOR.ID, Metro – Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memaparkan Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro, Senin, 24 November 2025.
Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran tahun depan telah diselaraskan dengan RKPD 2026, Kebijakan Umum Anggaran, dan PPAS yang dirumuskan berdasarkan Musrenbang, pokok pikiran DPRD, serta kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
“Pada tahap ini, kita telah menyepakati arah perencanaan dan penganggaran pembangunan 2026,” ujar Bambang.
Ia menambahkan bahwa RAPBD tahun depan harus menjadi instrumen yang “lebih akurat dalam menggambarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.”
Tema pembangunan Kota Metro tahun 2026 ditetapkan sebagai “Penguatan Infrastruktur untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Bambang menjelaskan bahwa tema tersebut dipilih untuk memastikan pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga. Menurutnya, pemerintah ingin memperkuat fondasi fisik dan sosial kota agar pertumbuhan manfaat pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Bambang merinci delapan prioritas pembangunan yang dijadikan dasar kebijakan anggaran, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga peningkatan ketertiban umum.
“Kita ingin pembangunan bergerak secara seimbang, tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat manusia dan lingkungan,” tuturnya.
Ia juga menyinggung terbitnya surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 yang mengatur alokasi transfer ke daerah. Penyesuaian tersebut membuat ruang fiskal Kota Metro menyempit.
“Kita dihadapkan pada kondisi fiskal yang sangat terbatas,” ucapnya.
Bambang menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan efisiensi secara menyeluruh agar anggaran tetap berjalan efektif. Secara tidak langsung ia menjelaskan bahwa langkah efisiensi dilakukan bukan semata karena pilihan, melainkan karena dorongan kondisi keuangan yang menuntut kehati-hatian.
Menurut Bambang, perubahan dinamika fiskal pusat dan daerah membuat pemerintah harus fokus hanya pada belanja yang benar-benar prioritas. Ia menyatakan,
“Kita harus memastikan APBD tetap mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat,” katanya.
Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp915.645.446.068, yang terdiri dari PAD sebesar Rp357.711.084.660 dan pendapatan transfer Rp557.934.361.408. Sementara total belanja daerah mencapai Rp920.645.446.068, sehingga terjadi defisit Rp5 miliar yang ditutupi melalui SILPA Rp7 miliar serta penyertaan modal ke Bank Lampung Rp2 miliar.
“Defisit ini harus kita kelola dengan cermat agar tidak mengganggu layanan publik,” katanya secara langsung.
Ia juga menyampaikan secara tidak langsung bahwa defisit tersebut bukan hambatan utama selama manajemen fiskal dilakukan secara disiplin dan transparan.
Bambang menyatakan bahwa RAPBD 2026 diserahkan sepenuhnya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Ia optimistis diskusi anggaran dapat berlangsung konstruktif.
“Kami yakin pembahasannya nanti berjalan terbuka dan penuh semangat kebersamaan,” pungkasnya. (Advertorial)
COMMENTS