“Salus populi suprema lex esto” – kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan untuk itu, kritik harus punya arah, bukan sekadar gema dari ruang hampa."
MEDIATOR.ID, Metro – Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh, menegaskan bahwa wacana evaluasi seluruh birokrasi ASN dinilai terlalu gegabah dan terlalu bernuansa politik emosional.
Menjawab kritikan sejumlah pimpinan dewan, Amrulloh menyatakan evaluasi bukan sekadar soal emosi publik terhadap kesalahan individu.
“Evaluasi bukan ritual tangkap layar narasi sedih. Prosesnya harus tegas: berbasis data, berlandaskan tahapan administratif, serta di dalam kanal kewenangan struktural,” ujar Amrulloh, Kamis, 12 Juni 2025.
Dia menyayangkan generalisasi seolah ‘semua ASN bermental buruk’ muncul hanya dari kasus kelalaian massa saat upacara, padahal itu adalah kasus terpisah, dan tidak mewakili seluruh sistem birokrasi.
Amrulloh mengingatkan bahwa legislatif juga punya PR besar sebelum melempar kritik. “Kalau mau menuntut disiplin ASN, apakah DPRD sudah menjalankan evaluasi fraksi, alat kelengkapan, atau kinerja internal dewan? Atau justru kita sibuk main hakim moral tanpa introspeksi?” tuturnya.
“Kalau DPRD menganggap kinerja ASN perlu ditertibkan selayaknya pasukan, mungkin dewan harus lahirkan rutin kerja ala militer dulu agar layak menyerukan itu,” sambung Amrulloh.
Untuk memperkuat argumennya, Amrulloh memaparkan fakta: pemkot Metro sudah tuntas melaksanakan Uji Kompetensi pejabat pratama pada 4 Juni 2025–kurang lebih empat bulan pasca pelantikan wali kota dan wakil wali kota, lebih cepat dibanding periode sebelumnya yang baru jalan pada September 2021 meskipun jadwal pelantikannya sama di Februari.
Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan slogan kosong, tetapi sudah bergerak dalam koridor prosedur dan waktu yang tepat.
Lebih lanjut, Amrulloh mengangkat isu modernisasi anggaran pasca Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Pemkot Metro mengalihkan dana seremonial untuk infrastruktur dasar–lampu jalan, perbaikan jalan, dan kebutuhan publik–sesuai tuntutan efisiensi fiskal.
“Ini yang pragmatic. Dana tak lagi terbuang untuk pajangan,” ujarnya.
Menurutnya, alih fungsi anggaran ini sepatutnya jadi sorotan positif, bukan bahan kampanye tekanan politik.
Politisi Demokrat ini menuntut agar DPRD memberikan lebih banyak kontribusi nyata: menyusun solusi, serta edukasi politik yang sehat, bukan hanya menggaungkan ketidakpuasan tanpa arah.
“DPRD mestinya membantu publik memahami proses birokrasi. Kritik boleh, tapi mesti disertai arah dan landasan hukum,” katanya.
Desakan introspektif ini menurut Amrulloh menunjukkan bahwa perbedaan dalam legislatif harus dikelola dengan kedewasaan. Prioritas masyarakat, katanya, harus tetap saling kontrol sehat dan kolaborasi nyata, bukan konsumsi retorika kosong.
“Kritik itu penting, tapi jangan hanya menjadi gema kosong. Salus populi suprema lex esto, kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya. (Red)
COMMENTS