"Kami akan mengepush bagaimana pelaku UMKM dan petani pun merasakan manfaat atas hadirnya MBG.” - Fajar.
MEDIATOR.ID, Bandar Lampung – Sekretariat Bersama (Sekber) tiga asosiasi media konstituen Dewan Pers di Provinsi Lampung menjalin komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung untuk membahas dampak ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan ini menyoroti potensi besar perputaran uang di daerah yang disebut mencapai Rp1 triliun setiap bulan.
Sekber yang terdiri dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) berupaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap program strategis pemerintah tersebut. Fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana aliran dana dari program MBG dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat lokal.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungannya terhadap langkah kolaboratif tersebut. Ia menilai program MBG yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki dampak signifikan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Biasanya kalau ada yang ngobrol positif begini ada yang nyamber. Oh ini peluang bisnis. Nah, pada intinya saya siap komunikasi terus, karena uang banyak itu turun ke Lampung, bagaimana rupiah harus berputar di Lampung juga,” kata Giri Akbar saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 18 Mei 2026.
Menurut Giri, besarnya anggaran yang masuk melalui program MBG harus dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani lokal. Ia menekankan pentingnya keterlibatan mereka sebagai pemasok kebutuhan dapur dalam program tersebut.
DPRD Lampung juga membuka peluang kerja sama dengan Sekber dalam memberikan edukasi kepada penyuluh pertanian lapangan (PPL). Edukasi ini ditujukan agar para petani memahami potensi ekonomi yang dapat diakses melalui program MBG.
Komisioner II Sekber yang juga Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, menyebut terdapat kesamaan persepsi antara Sekber dan DPRD dalam mengawal implementasi program tersebut. Ia menegaskan peran Sekber sebagai bagian dari kontrol sosial untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Jadi, persepsi ini sudah sama, bahwa kami akan mengepush bagaimana pelaku UMKM dan petani pun merasakan manfaat atas hadirnya MBG,” ujar Novriwan.
Ia menambahkan, dukungan politik dari DPRD menjadi faktor penting dalam memastikan program MBG berjalan maksimal dan tepat sasaran di daerah.
Sementara itu, Juru Bicara Sekber yang juga Ketua Harian SMSI Lampung, Fajar Arifin, menilai pertemuan tersebut memperkuat sinergi pengawasan antara Sekber dan DPRD. Ia optimistis kolaborasi ini akan memberikan dampak berlipat bagi masyarakat.
“Saya yakin, kolaborasi yang terjalin antara Sekber dan DPRD akan menciptakan multiplier effect yang baik untuk masyarakat Lampung,” kata Fajar. (Red)
COMMENTS