“Kami berharap rancangan yang disusun benar-benar dibutuhkan masyarakat dan bisa diimplementasikan dengan baik.” - Eva Dwiana.
MEDIATOR.ID, Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung terkait penyampaian enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD, di Ruang Sidang DPRD Kota Bandar Lampung, Senin, 08, September, 2025.
Enam Raperda tersebut meliputi Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat; perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung 2025–2045; Penyelenggaraan Gizi; Bank Perekonomian Rakyat Waway Lampung; serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bandar Lampung.
Eva Dwiana menegaskan bahwa pembahasan Raperda harus dilakukan dengan matang agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menghindari timbulnya ekonomi biaya tinggi.
“Kami berharap rancangan yang disusun benar-benar dibutuhkan masyarakat dan bisa diimplementasikan dengan baik,” kata Eva.
Menurutnya, Raperda yang lahir dari proses kajian mendalam akan menjadi payung hukum yang tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga memberikan pelayanan nyata kepada masyarakat.
“Raperda ini akan menjadi landasan penting bagi pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Eva.
Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD bersama Tim Raperda Eksekutif akan melakukan pengkajian lebih lanjut sebelum masuk ke tahap pembicaraan berikutnya.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap aturan yang lahir memiliki relevansi serta daya guna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Frs)
COMMENTS