“Nasib mereka berada di ujung tanduk. Alih-alih diberi solusi, justru terancam kehilangan pekerjaan.” - Adi Herlambang.
MEDIATOR.ID, Metro – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro menyoroti rencana pemberhentian ratusan tenaga honorer di Kota Metro yang tidak masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Rencana itu, menurut HMI, akan mengancam mata pencaharian banyak keluarga yang menggantungkan hidup dari pekerjaan honorer.
Ketua Umum HMI Cabang Metro, Adi Herlambang Saputra, mengatakan ratusan tenaga honorer yang telah mengabdi untuk Kota Metro kini berada di ambang kehilangan pekerjaan.
“Banyak dari mereka adalah kepala keluarga yang hidup hanya bergantung pada gaji honorer. Namun sekarang nasib mereka berada di ujung tanduk,” ujar Adi, Senin, 15 September 2025.
Adi menilai pemerintah tidak seharusnya mengabaikan tenaga honorer. Ia mendorong agar seluruh honorer dapat direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Apa yang sudah mereka lakukan untuk Kota Metro harus dihargai, jangan diabaikan begitu saja,” katanya.
HMI, lanjut Adi, siap menggelar aksi jika pemerintah tidak segera memberikan solusi.
“Kami siap turun ke jalan untuk menyuarakan ini demi keadilan tenaga honorer di Kota Metro,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Adi juga menyoroti kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro yang ia anggap gagal menjalankan program kerja pro-rakyat sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
“Alih-alih menciptakan lapangan kerja seperti janji kampanye, pemerintah justru akan merumahkan pegawai honor,” ucapnya.
Adi menambahkan, kebijakan pemberhentian 540 honorer sama dengan mengabaikan hak-hak pekerja.
“Pemutusan hubungan kerja secara massal itu mencederai komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan,” kata dia. (Red)
COMMENTS