Paripurna DPRD Bandar Lampung bahas perubahan APBD 2025, Eva Dwiana tegaskan prioritas publikEva Dwiana saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dalam agenda Penyampaian Raperda Perubahan Tahun 2025. (Red)

HomeBANDAR LAMPUNG

Paripurna DPRD Bandar Lampung bahas perubahan APBD 2025, Eva Dwiana tegaskan prioritas publik

“Harapan saya, perubahan ini bisa memperkuat fondasi fiskal kota, sehingga program-program prioritas tetap berjalan meski ada dinamika pendapatan daerah.” - Eva Dwiana.

Eva Dwiana tekankan disiplin aparatur dan kebersihan pasar
Hadiri PPKMB Unila, Eva Dwiana: disiplin dan do’a jadi kunci sukses mahasiswa
Wali Kota Bandar Lampung sentuh hati publik lewat kisah pejuang cilik penderita jantung bawaan

MEDIATOR.ID, Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dalam agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa, 19 Agustus 2025.

Dalam sidang itu, Eva menekankan pentingnya keterbukaan dan penataan ulang anggaran agar pembangunan kota berjalan efektif.

“Perubahan APBD bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana kita memastikan belanja daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Perubahan APBD 2025 dilakukan karena adanya penyesuaian proyeksi pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan daerah. Selain itu, realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 berdasarkan audit BPK RI juga harus diperhitungkan kembali, termasuk kewajiban kepada pihak ketiga yang perlu dialokasikan dalam rancangan baru.

Eva menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD sebelumnya telah menyepakati nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dokumen itu kini diformalkan dalam rancangan peraturan daerah dan nota keuangan perubahan APBD 2025.

“Harapan saya, perubahan ini bisa memperkuat fondasi fiskal kota, sehingga program-program prioritas tetap berjalan meski ada dinamika pendapatan daerah,” kata Eva.

Sidang paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam menjaga sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. (Frs)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: