Reses DPRD Metro: Ahmadi jaring usulan warga, fokus pada infrastruktur sosial

MEDIATOR.ID, Metro – Dalam suasana hangat penuh antusiasme warga, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Ahmadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan setiap usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan reses yang digelar di kompleks Perumahan Magelangan, RW 11, pada Minggu, 16 Februari 2025.

Reses tersebut menjadi ruang temu aspirasi antara rakyat dan wakilnya—sebuah mekanisme konstitusional yang bukan hanya sebatas ritual tahunan, tetapi juga menjadi tolak ukur keberpihakan legislatif terhadap kebutuhan masyarakat di akar rumput.

“Ada sejumlah usulan utama yang kami terima dari warga, seperti pembangunan posyandu, peningkatan sarana dan prasarana masjid, serta penguatan aspek kesejahteraan sosial masyarakat,” ujar Ahmadi dalam sambutannya di hadapan puluhan warga yang hadir.

Ahmadi merupakan anggota Komisi II DPRD Kota Metro, yang menangani bidang perekonomian dan pembangunan. Ia berasal dari daerah pemilihan Metro Selatan-Barat, wilayah yang terus berkembang namun tetap menghadapi tantangan mendasar dalam pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

Partisipasi Aktif Warga Jadi Modal Sosial

Dalam dialog yang berlangsung santai namun sarat makna, warga juga menyampaikan berbagai keluhan serta harapan mereka—mulai dari minimnya titik penerangan jalan, hingga kondisi jalan lingkungan yang rusak dan belum optimal.

“Kami berharap pemerintah kota lebih memperhatikan jalan-jalan kecil di sekitar RW kami ini. Saat malam hari, gelap sekali, dan kalau hujan deras, jalanan becek dan licin. Apalagi banyak anak sekolah yang melintas setiap pagi,” ungkap Suharno, Ketua RW 11, yang turut memfasilitasi kegiatan tersebut.

Menanggapi itu, Ahmadi menilai bahwa kebutuhan akan penerangan dan perbaikan jalan bukan semata soal kenyamanan, melainkan soal keamanan dan keselamatan warga. Ia merujuk pada Urban Safety Index yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU), yang menunjukkan bahwa pencahayaan publik memiliki korelasi langsung terhadap rasa aman masyarakat di wilayah urban.

“Kami akan mendorong agar penerangan jalan ditambah di beberapa titik strategis dan jalan-jalan lingkungan diperbaiki. Ini penting demi kenyamanan dan keamanan warga,” ujarnya.

Ia juga memuji budaya gotong royong yang masih kuat di tengah masyarakat Kelurahan Ganjar Asri. “Di sini masyarakat sangat kompak. Penanggulangan banjir, misalnya, sering kami tangani bersama lewat gotong royong. Tapi tentu ada hal-hal yang di luar kapasitas warga, dan itulah yang kami tampung melalui reses,” katanya.

Posyandu: Jantung Kesehatan Komunitas

Salah satu aspirasi utama yang mencuat dalam reses tersebut adalah pembangunan pos pelayanan terpadu (posyandu). Permintaan ini bukan tanpa alasan. Posyandu merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak di tingkat komunitas.

Menurut laporan World Health Organization (WHO), keberadaan posyandu atau layanan kesehatan primer serupa berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, memperbaiki status gizi balita, serta mendorong perilaku hidup sehat.

“Posyandu itu penting sekali. Banyak ibu-ibu muda di sini yang harus pergi jauh hanya untuk imunisasi atau konsultasi gizi balita,” ungkap Yuliana, seorang kader PKK yang turut menyampaikan aspirasinya dalam forum reses.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, permintaan warga ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-3: *Good Health and Well-being*. Pemerintah daerah, melalui penganggaran berbasis aspirasi dan musyawarah (seperti Musrenbang), memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan kesehatan dapat dijangkau dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kebutuhan Infrastruktur Ibadah dan Sosial

Selain posyandu, aspirasi lain yang dominan dalam reses adalah peningkatan fasilitas masjid dan kegiatan keagamaan di lingkungan tersebut. Di tengah padatnya jadwal aktivitas masyarakat urban, masjid tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan solidaritas antarwarga.

“Masjid di wilayah kami ini butuh perbaikan dan perluasan. Jamaah semakin banyak, tapi fasilitas masih terbatas. Kalau bisa juga dibantu alat pengeras suara dan karpet,” kata ustaz Hasan, tokoh masyarakat RW 11.

Ahmadi menanggapi dengan terbuka. Menurutnya, penguatan aspek keagamaan dan fasilitas sosial adalah bagian dari pembangunan karakter masyarakat yang harmonis. “Kami di Komisi II akan memperjuangkan agar ini masuk dalam program prioritas. Soal keagamaan, kita semua tahu bahwa Kota Metro dikenal sebagai kota pendidikan dan religius. Maka sudah sewajarnya hal ini diperhatikan,” ujarnya.

Peran Legislator: Menjembatani Harapan dan Realisasi

Dalam pandangan Ahmadi, kegiatan reses bukan sekadar mendengar, tetapi juga mencatat dan menindaklanjuti. Ia menekankan pentingnya pemerintah memiliki sensitivitas sosial dan tidak hanya bertindak setelah keluhan datang bertubi-tubi.

“Kalau bisa pemerintah jangan tunggu rakyat menjerit. Turunlah ke bawah, lihat langsung kondisi masyarakat. Lewat reses seperti ini, kami sebagai wakil rakyat menjembatani harapan itu agar sampai ke meja pengambil kebijakan,” tegasnya.

Ahmadi juga menyebut bahwa mekanisme penganggaran daerah kini telah membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat. Usulan warga yang disampaikan dalam reses dapat diolah menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang kemudian dibahas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini sejalan dengan prinsip *bottom-up planning* dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana kebijakan dan penganggaran tidak hanya bersumber dari atas, tetapi juga berasal dari bawah, yaitu dari suara warga itu sendiri.

Kendala dan Tantangan: Dari Fiskal hingga Implementasi

Meski aspirasi masyarakat sangat banyak dan beragam, Ahmadi mengingatkan bahwa semua usulan tetap harus melalui skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Tidak semua bisa langsung diakomodasi dalam satu tahun anggaran. Namun, dengan perencanaan yang baik, kita bisa buat tahapannya,” jelasnya.

Menurut data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Metro, belanja modal untuk infrastruktur tahun 2025 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 12% dibanding tahun sebelumnya, yang diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pinggiran kota.

Namun, realisasi anggaran seringkali terkendala pada proses tender, pelaksanaan teknis lapangan, hingga koordinasi antarinstansi.

“Itulah mengapa penting bagi DPRD terus mengawal, jangan hanya sebatas menyetujui anggaran. Harus turun ke lapangan, cek langsung progresnya,” kata Ahmadi.

Membangun Bersama dari Akar Rumput

Kegiatan reses Ahmadi di RW 11 Kelurahan Ganjar Asri bukan hanya mencerminkan semangat demokrasi partisipatif, tetapi juga menjadi gambaran bagaimana relasi antara rakyat dan wakilnya seharusnya dibangun—bukan sekadar hubungan administratif, melainkan kemitraan yang saling mendengar dan bertindak.

Dengan pendekatan semacam ini, pembangunan tidak hanya menjadi proyek pemerintah, tetapi menjadi gerakan kolektif yang berakar dari kebutuhan dan semangat warga.

Ahmadi menutup resesnya dengan harapan, “Saya ingin setiap suara yang disampaikan hari ini menjadi bagian dari peta jalan pembangunan Kota Metro ke depan. Bukan hanya didengar, tapi juga diwujudkan.” [ADVERTORIAL]