“Sejak Januari 2026, operasional IPLT tidak berjalan karena akses jalan menuju lokasi rusak dan tertutup sampah, sehingga mobil tinja tidak bisa masuk." - Sri Mulyani.
MEDIATOR.ID, Metro – Operasional Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Metro terhenti sejak Januari 2026. Kondisi ini berdampak pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka ruang bagi dominasi layanan oleh pihak swasta yang belum sepenuhnya terpantau.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Sri Mulyani, menjelaskan terhentinya operasional IPLT disebabkan akses jalan menuju lokasi yang tidak dapat dilalui kendaraan pengangkut tinja akibat kerusakan dan tumpukan sampah.
“Sejak Januari 2026, operasional IPLT tidak berjalan karena akses jalan menuju lokasi rusak dan tertutup sampah, sehingga mobil tinja tidak bisa masuk,” ujarnya.
Ia menuturkan aktivitas pengangkutan lumpur tinja yang sebelumnya rutin kini berhenti total sehingga armada yang dimiliki tidak dapat dimaksimalkan.
“Kami memiliki dua unit mobil tinja, tetapi tidak bisa beroperasi karena akses menuju IPLT terputus,” kata dia.
Sri Mulyani menyebut terhentinya operasional IPLT berdampak langsung pada hilangnya potensi PAD dari sektor layanan sedot tinja yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.
“Potensi PAD dari layanan ini ikut terhenti karena operasional IPLT tidak berjalan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan sedot tinja tetap ada sehingga kondisi ini membuka peluang bagi pihak swasta untuk mengambil alih layanan tersebut, meski pengelolaannya belum sepenuhnya terdata dan diawasi.
“Yang kami khawatirkan, jika tidak terkontrol, ada kemungkinan limbah dibuang sembarangan, misalnya ke aliran sungai,” kata dia.
Ia menambahkan, salah satu sektor retribusi pelayanan persampahan, khususnya jasa sedot titinja di tahun sebelumnya menunjukkan kinerja positif dengan capaian yang melampaui target.
“Target pendapatan dari sektor ini sebesar Rp26.540.000, namun realisasinya mencapai Rp43.825.000,” ujarnya.
Menurutnya, situasi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek pendapatan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan apabila tidak segera ditangani melalui perbaikan akses dan penguatan pengawasan.
“Perlu ada langkah cepat untuk memperbaiki akses jalan agar operasional IPLT kembali berjalan dan pengelolaan limbah tetap dalam kendali,” ujarnya.
Ia berharap alokasi anggaran untuk perbaikan akses jalan menuju IPLT dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan, mengingat dampaknya yang langsung terhadap layanan dasar dan pendapatan daerah.
“Dengan dukungan anggaran yang memadai, perbaikan akses jalan menuju IPLT diharapkan bisa segera dilakukan agar operasional kembali berjalan, PAD pulih, dan sekaligus menunjang infrastruktur TPA Karang Rejo,” pungkasnya. (CK)
COMMENTS